Jakarta - Hidayat Nur Wahid ternyata masih cukup
berpengaruh di internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dalam Pemilihan
Raya (Pemira) internal yang digelar PKS, Hidayat meraih suara
terbanyak.
"Pemira diadakan pada tanggal 29-30 November. Dari 22 nama yang kita calonkan ada lima terbesar. Pak Hidayat Nur Wahid ada di posisi pertama," ujar Sekjen PKS Taufiq Ridho di kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Minggu (29/12/2013).
Hidayat berhasil mengumpulkan 18 persen suara dari kader PKS. Dia unggul di 14 provinsi.
"Pemira diadakan pada tanggal 29-30 November. Dari 22 nama yang kita calonkan ada lima terbesar. Pak Hidayat Nur Wahid ada di posisi pertama," ujar Sekjen PKS Taufiq Ridho di kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Minggu (29/12/2013).
Hidayat berhasil mengumpulkan 18 persen suara dari kader PKS. Dia unggul di 14 provinsi.
![Foto: Rabu, 24 April 2013
Sejarah Panjang Fitnah terhadap PKS
Kalau mau jujur, sepanjang usia PKS ikut di kancah politik pada 1999 sudah lima kali mendapat fitnah besar. Namun tak satupun fitnah besar itu diiringi bukti, kecuali hanya upaya membangun citra negatif.
Hasilnya, ranking PKS terus melesat dari peringkat 16 pada 1999, naik ke ranking ke-7 pada 2004 dan melesat ke ranking ke-4 pada 2009. Artinya, fitnah yang gencar dilakukan orang-orang yang tak suka partai Islam berjaya berbanding terbalik dengan naiknya dukungan terhadap partai Islam ini.
Kelima isu pertama sudah nyata-nyata tak terbukti, bahkan ada yang lewat pengadilan dan berujung bebas murni. Apa saja fitnah-fitnah besar itu?
Pertama, pada tahun 2000 Hidayat Nur Wahid (HNW) lewat Yayasan Haramainnya sempat dituding teroris, karena dikaitkan dengan Al Qaeda. Bahkan Dubes AS waktu itu Lin Pasque mengonfirmasi langsung, tapi semua tak terbukti.
Karena Yayasan Haramain HNW tak ada hubungan dengan gerakan Al Haramain di Saudi yang memang terkait dengan Al Qaeda. Malahan Lin Pasque mengapresiasi HNW dan PKS.
Kedua, Soeripto saat jadi Sekjen Dephut dituding melakukan mark up pembelian helikopter untuk mengatasi kebakaran hutan.
Setelah melewati sidang yang lama dan melelahkan, hasilnya tidak terbukti dan bebas murni.
Ketiga, Wakil Bupati Bogor Ahmad Ru'yat dituding menggunakan dana APBD. Diproses sidang sebagai terdakwa, bahkan sempat disel, ternyata di pengadilan keluar putusan inkrah bebas murni.
Keempat, Akhmad Misbakhun dituding Andi Arief melakukan ekspor fiktif lewat LC fiktif. Setelah jadi terdakwa, dipenjara, proses hukum tertinggi, MA, mengetuk palu bebas murni.
Kelima, Tamsil Linrung dan Anis Matta ditengarai sebagai bandit anggaran. Proses hukum ternyata hanya memenjara Waode Nurhayati dari PAN yang acting maling teriak maling.
Dari kelima fitnah besar yang disetting dan diatur sedemikian rupa bukannya menjatuhkan dukungan terhadap PKS, sebagaimana mimpi dan mantra-mantra pengamat politik Burhanuddin Muhtadi, malah meningkatkan elektabilitas PKS. Tahun 2014 target PKS naik kelas dari ranking 4 ke ranking 3. Insya Allah...
Adapun isu suap yang menimpa Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq(LHI) buat kader hanyalah guyonan belaka. Seorang ustad dituding 'akan' menerima suap plus ada ABG mahasiwi pula, sebuah fitnah yang tak masuk akal.
Masih segar dalam ingatan ketika Ketua umum PAN Amien Rais difitnah menghamili Zarima saat nyapres. Tentu fitnah itu tak akan terbukti, tapi itu perlu dipublikasi untuk menurunkan elektabilitas beliau ketika nyapres.
Karena itu, langkah KPK menetapkan LHI sebagai tersangka hanyalah acting jelang Pemilu 2014. Maklum, hasil review ICW terakhir menyebutkan, hanya kader PKS dan Hanura yang tak terlibat korupsi.
Jadi ini bukan yang pertama Presiden PKS difitnah. Saat HNW jadi Presiden PKS sudah difitnah terlibat teroris.
5 Kejanggalan Kriminalisasi LHI oleh KPK
Tuduhan yang menerpa Luthfi Hasan Ishaaq, anggota Komisi I DPR, dinilai berbagai kalangan sangat janggal. Tak pelak hal ini dianggap sebagai kriminalisasi LHI untuk tujuan tertentu.
Kejanggalan pertama, yaitu ketika awal berita penangkapan muncul isu di berbagai media bahwa yang ikut ditangkap adalah supir Menteri Pertanian, Suswono. Ternyata bukan dan tidak ada hubungan sedikit pun dgn pejabat-pejabat PKS.
Kejanggalan kedua, informasi setelah penangkapan yang mau disuap adalah anggota komisi IV DPR dari PKS. Lalu ternyata sekarang menjadi Luthfi Hasan Ishaaq yang merupakan anggota Komisi I DPR. Komisi I adalah komisi yang membidangi Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika. Bukan urusan pangan.
Kejanggalan ketiga, jika berkaitan dengan daging impor, dan tudingannya diarahkan bahwa LHI bisa mengatur Mentan yang notabene kader PKS, jelas salah alamat. Pasalnya Mentan tidak mengatur impor daging. Quota impor daging yang mengatur adalah Kementerian Perdagangan. Apakah LHI bisa mengatur Menperindag yang notabene orangnya SBY?
Kejanggalan keempat, disebutkan bahwa ada upaya penyuapan. Padahal LHI tidak menerima uang tersebut. Hanya disebutkan bahwa uang itu baru akan diberikan untuk LHI. Apakah adil orang yang berupaya mau disuap dijadikan tersangka? Padahal dia bisa jadi tidak tahu ada upaya itu. Dan apalagi tidak menerima uang tersebut.
Kejanggalan kelima, penetapan tersangka kepada LHI oleh KPK tanpa didahului oleh pemeriksaan. KPK memang bisa langsung menetapkan tersangka terhadap seseorang yang tertangkap basah melakukan transaksi korupsi, namun LHI tidak ada dalam penggrebekan yang dilakukan KPK itu. Lalu mengapa tiba-tiba LHI –kurang dari 12 jam– langsung ditetapkan menjadi tersangka tanpa ada pemeriksaan sebelumnya? Berbeda dengan kasus-kasus lain yang bisa memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun.
Islam vs Sekuler
Orang-orang sekuler dan liberal sejak dulu mau menjauhkan Indonesia dari Islam. Semua partai dan kekuatan Islam dijegal dan dibonsai agar tidak bisa menjadi besar.
Mereka telah meletakkan Islam di bawah ketiak mereka. Mereka telah melakukan serangan frontal.
Tokoh pers sekaliber Gunawan Muhammad saat menerima award dari Kurtwaldheim University dalam orasi ilmiahnya menyatakan, "Mari kita bangun Indonesia tanpa melibatkan Tuhan."
Sangat tegas antipati mereka yang anti Tuhan, sekuler dan liberal, tak menghendaki hadirnya Tuhan, mereka yang menyembah Tuhan dan partai yang berorientasi pada Tuhan, untuk ikut membangun Indonesia yang mayoritas dihuni oleh mereka yang percaya pada Tuhan.
Okelah kalau mereka mengajak perang besar. Mereka jual, kita beli. Islam harus tegak di bumi Nusantara.
Islam harus jadi Rahmat bagi Indonesia. Karena hanya Islam yang dapat menyejahterakan rakyat yang mayoritas umat Islam, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat kelak (hari yang kekal dan tidak ada ujungnya).
Merdeka!!
Allahu Akbar
Wa Lillah ilhamd!!!
Wallahu'alam bish showab []](https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/p480x480/1526537_711322345544750_272629166_n.jpg)
![Foto: Apa yang terjadi pada Abraham Samad?
Amran Nasution
Pernyataan Ketua KPK Abraham Samad dibantah Yulianis dengan sengit. Tapi mengapa Ketua KPK memberikan pernyataan ‘’bohong’’ seperti itu?
Ratu Atut Chosiyah, 51 tahun, merupakan wanita pertama menjadi gubernur di Indonesia. Tapi Atut pula gubernur wanita pertama yang masuk sel KPK untuk perkara korupsi. Jumat, 20 Desember yang lalu, KPK memutuskan untuk menangkap dan menahan Ratu Atut Chosiyah, salah satu Bendahara DPP Golkar, setelah sebelumnya KPK menetapkannya sebagai tersangka.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tampak memang sudah lama ‘’membidik’’ Atut. Betapa tidak? Atut memenuhi ‘’syarat’’ KPK untuk dijadikan tersangka. Dia cantik, terkenal, kaya, suka barang-barang perhiasan mahal, dan tentu saja punya kasus -- tapi kalau mau jujur gubernur manakah di negara Indonesia yang kacau-balau ini yang tak punya kasus?
Maka begitu Atut dinyatakan KPK ditahan, beritanya pun meledak di semua televisi dan media ‘’online’’. Publikasi seperti itulah yang selalu menjadi target KPK. Dengan demikian, di mata rakyat KPK seolah-oleh telah bekerja memberantas korupsi di Indonesia. Apalagi Atut adalah kakak ipar Airin Rachmi Diany, Walik Kta Tangerang Selatan, bekas Putri Indonesia yang teramat cantik.
Suatu waktu diduga Airin yang sekarang masih berstatus saksi akan ditangkap dan ditahan juga. Wawan, suami Airin, telah lebih dulu menghuni sel KPK karena terlibat perkara Akil Muchtar, bekas Ketua Mahkamah Konstitusi.
Sejak KPK memeriksa Gubernur Atut beberapa waktu lalu, para wartawan pun seperti biasa sudah mendapat bocoran dari ‘’oknum-oknum’’ KPK tentang perilaku Atut yang suka perhiasan mahal, suka belanja ke luar negeri, dan berbagai perilaku lainnya yang membuat rakyat marah. Setelah itu barulah klimaksnya tercapai: Atut yang sudah ‘’jelek’’ di mata rakyat lantas ditangkap.
Padahal semua data yang ada memperlihatkan bahwa korupsi di Indonesia tak pernah berkurang, walau pun KPK telah lebih 10 tahun berdiri. Jadi kalau mau jujur keberadaan KPK sebenarnya sia-sia, hanya menghabiskan anggaran negara sementara peringkat korupsi Indonesia tetap saja tinggi.
Silahkan periksa website badan anti-korupsi terkemuka dunia, seperti Trasparency International yang bermarkas di Berlin, Jerman. Di situ akan ketahuan bahwa meski sudah 10 tahun KPK eksis – dengan gaji besar dan fasilitas memadai -- korupsi di Indonesia tetap tak berkurang secara signifikan. Indonesia tetap saja menduduki peringkat bawah sebagai salah satu negara paling korup di dunia.
Tapi untuk sebagian masyarakat – terutama LSM semacam ICW dan YLBHI – KPK dipuja-puji bak pahlawan. KPK itu hebat, tak pernah salah, dan para pejabatnya adalah orang jujur yang betul-betul anti-korupsi. Abraham Samad, Ketua KPK, yang sebelumnya cuma pengacara dan aktivis LSM lokal di Makasar, kini mendadak muncul sebagai orang penting dan selebritis baru yang semua tingkah-polahnya tak pernah luput dari media.
Padahal semua orang tahu KPK selalu tebang-pilih untuk menangani kasus korupsi. Sampai sekarang, misalnya, kasus Ade Raharja, salah satu mantan pejabat penting KPK, tetap gelap-gulita karena ditutup rapat KPK. Menurut ceritanya bekas Kepala Penyidikan KPK (kini sudah pensiun) itu menerima Rp 2 milyar dari Mahfud Suroso, petinggi PT Adhi Karya, untuk mengamankan perkara Hambalang.
Untuk itu Ade pun sudah pernah diperiksa KPK tapi perkaranya ditutup rapat oleh KPK agar jangan bocor dan jadi santapan media. Kemudian perkara itu diperti-eskan KPK, tanpa pernah sampai ke pengadilan. Soalnya gampang ditebak: Kalau Ade Raharja dibawa ke pengadilan dia akan bongkar semua ‘’kebobrokan’’ lembaga itu, yang pasti diketahuinya sebagai seorang pejabat yang mengepalai penyidikan di KPK.
Dalam periode KPK sebelumnya dua Wakil Ketua KPK yaitu Bibit Samad Riyanto dan Chandra Hamzah sempat ditangkap polisi karena menerima ‘’suap’’ dari pengusaha Anggoro Widjojo, pemilik PT Masaro dan Joko Chandra, pemilik PT Era Giat Prima. Hanya karena campur tangan Presiden SBY, perkara kedua pejabat penting KPK itu tak jadi dibawa ke pengadilan. Keduanya pun dibebaskan dari sel polisi.
Itulah mungkin yang menyebabkan kasus korupsi Hambalang bertahun-tahun timbul-tenggelam di tangan KPK. Anas Urbaningrum, misalnya, sudah lebih setahun dinyatakan sebagai tersangka, tapi sampai sekarang perkaranya belum pernah diadili. Anas seperti disandera KPK untuk jangan ribut-ribut dan mengganggu ‘’ketentraman’’ Presiden SBY.
Ketua KPK Abraham Samad malah seakan menjadi Humas keluarga SBY, ketika di suatu sidang pengadilan tindak pidana korupsi terungkap dari keterangan saksi bahwa dana proyek Hambalang sebesar 200.000 dollar (sekitar Rp 2,4 milyar) telah diserahkan kepada putra kandung Presiden SBY, Ibas alias Edhie Bhaskoro Yudhoyono.
TERPAKSA NAMA IBAS SAYA SEBUTKAN
Sampai sekarang sekali pun Ibas memang belum pernah dipanggil KPK. Abraham Samad mencoba menutupi peristiwa itu dengan mengatakan secara terbuka bahwa tak ada kesaksian Yulianis dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang mengungkap tentang dana 200.000 dollar yang diberikan kepada Ibas.
Akibat pernyataan Abraham Samad itu, Yulianis, mantan Wakil Direktur Keuangan Grup Permai (milik Nazaruddin, bekas Bendahara Partai Demokrat, yang kini di penjara), terpaksa datang ke kantor KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, 18 Desember lalu. Wanita ini sengaja mengklarifikasi keterangan ‘’Asbun’’ (asal bunyi) Abraham Samad.
Menurut Yulianis, dia sudah menjelaskan dana 200.000 dollar yang diserahkannya kepada Ibas, ketika diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi proyek Hambalang yang melibatkan mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Kata Yulianis, nama Ibas disebutnya saat penyidik mencecarnya soal penyelenggaraan kongres Partai Demokrat 2010.
"Kebetulan saya ditanya masalah kongres, ya terpaksa nama Ibas saya sebutkan,” kata Yulianis di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (18/12/2013).
Selain itu Yulianis punya catatan keuangan Grup Permai yang mencantumkan tentang aliran dana 200.000 dollar AS ke Ibas. Kepada wartawan di gedung KPK, Yulianis menyebut uang 200.000 dollar AS itu berasal dari proyek Grup Permai yang bermasalah. “Pasti bermasalah. Kan semua proyek, semua uang Grup Permai itu bermasalah karena itu proyek yang sedang disidik penegak hukum,” ujarnya.
Untuk menanggapi pernyataan Abraham, Yulianis mengaku telah menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada pimpinan KPK. Melalui surat itu, mantan anak buah Muhammad Nazaruddin ini meminta Abraham mengklarifikasi pernyataannya melalui media.
“Akan lebih elok Bapak mengklarifikasi pernyataan Bapak kepada media, karena ini menyangkut masalah integritas Bapak sebagai pimpinan KPK dan saya juga tak akan tinggal diam membela integritas saya sebagai manusia,” kata Yulianis dalam suratnya untuk Abraham yang salinannya dibagi-bagikan kepada media di Gedung KPK.
“Saat persidangan saya menyebut semua orang yang berhubungan dengan kasus Nazarudin, bukan hanya Ibas, tapi banyak orang. Tapi apa yang saya sampaikan di persidangan adalah suatu fakta tanpa rekayasa, tanpa titipan. Kesaksian saya adalah kesaksian seorang warga negara biasa tanpa kepentingan apa pun. Tak sepeser pun negara atau siapa pun membayar saya,” tulis Yulianis dalam suratnya ke KPK.
Seperti diketahui Abraham Samad mengungkapkan bahwa KPK belum memanggil Ibas untuk diperiksa dalam kasus Hambalang karena belum ditemukan cukup bukti mengenai keterlibatan Ibas yang perlu diklarifikasikan kepada yang bersangkutan. Keterangan yang disampaikan Yulianis terkait Ibas, menurut Abraham, hanya dilontarkan dalam persidangan, dan tak pernah secara resmi dikatakan kepada penyidik KPK untuk dimasukkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).
"Yulianis ini aneh, di BAP, dia tak pernah bilang orang ini (Ibas), tapi di luar persidangan, dia sebutkan," kata Abraham 12 Desember lalu. Abraham juga menegaskan, meski pun nantinya Yulianis telah mengatakan keterlibatan Ibas dalam BAP, KPK belum dapat memanggil Ibas. Pemanggilan itu harus didukung dua alat bukti, atau keterangan lain untuk memperkuat pernyataan Yulianis. Dengan pernyataannya ini Abraham Samad tampak lebih tepat menjadi pengacara Ibas dari pada seorang Ketua KPK. [suara-islam]](https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/s403x403/1507718_599856760080801_735470363_n.jpg)
![Foto: 70 Ormas Islam Jakarta Dukung Aher Maju Pilpres
Sedikitnya 70 organisasi masyarakat (ormas) Islam yang tergabung dalam Koordinasi Dakwah Islam (Kodi) DKI Jakarta mendukung Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (Aher) untuk maju dalam bursa capres/cawapres pada Pilpres 2014.
Harapan dan dukungan itu mengemuka dalam pertemuan antara pengurus Kodi DKI Jakarta dan perwakilan ormas anggotanya dengan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan di Gedung Negara Pakuan, Kota Bandung, Selasa (24/12).
Silaturahim dipimpin Ketua Umum Kodi DKI Jakarta KH Syarifuddin Mahfudz, yang juga tokoh Nahdlatul Ulama (NU) DKI Jakarta.
"Terus terang, antara Kodi dan Pak Heryawan ada chemistry yang sama. Kita punya idealisme yang sama dalam kerangka membina umat dan mensejahterakan bangsa," kata Syarifuddin di Bandung, Rabu (25/12).
Syarifuddin berharap, partai politik khususnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menaungi Aher membuka peluang bagi Heryawan untuk maju pada Pilpres 2014.
"Kodi Jakarta sangat siap mendukung Pak Heryawan jika akhirnya menjadi salah seorang peserta Pilpres," kata Syarifuddin.
Menurut Syarifuddin, kapabilitas kenegarawanan Aher telah teruji selama menjadi anggota DPRD DKI Jakarta dan memimpin Jawa Barat hampir enam tahun terakhir dan prestasi kerjanya cukup menonjol.
"Selain berprestasi, Pak Heryawan seorang pemimpin yang jujur, sederhana, memiliki hubungan yang baik dengan siapapun, ngemong, tidak arogan, tawadhu, dan tidak takabur," ujar Syarifuddin.
Atas pemikiran itu kata Syarifuddin, Kodi DKI Jakarta akan mengomunikasikan harapan dan dukungan dimaksud ke berbagai pihak yang berkepentingan.
Aher sendiri menanggapi aspirasi Kodi DKI Jakarta itu dengan ucapan terimakasih. Menurut Aher, ia tidak akan bicara panjang lebar soal posisinya pada Pilpres 2014 karena proses politiknya masih panjang.
"Namun, apapun, sebagai seorang muslim saya akan berusaha untuk mengemban amanah apapun yang dipercayakan rakyat," kata Aher.
Aher masuk dalam tiga besar kader yang digadang-gadang sebagai bakal calon presiden (capres) PKS. Selain Aher, PKS juga memunculkan nama Presidennya, Anis Matta, dan anggota DPR Hidayat Nur Wahid.
Jago PKS pada Pilpres 2014 akan diputuskan oleh Dewan Syuro dan ditentukan pula oleh perolehan suara partai bernomor urut 3 ini dalam Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2014. [San/tribunnews]](https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/s403x403/1525221_601729059893571_234876966_n.jpg)
![Foto: Peneliti LIPI : Gubernur Berprestasi Layak Jadi RI 1
Peneliti senior Pusat Penelitian Politik LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) Prof. Dr. R. Siti Zuhro mengajak seluruh elemen demokrasi mempertimbangkan secara matang rektutmen kepala daerah sebagai kandidat presiden atau wakil presiden 2014-2019.
Zuhro mengatakan hal itu saat menjadi narasumber Forum Diskusi Inilah Demokrasi: Peluang Pemimpin Daerah Menuju Istana, yang digelar INILAH.COM di Kota Bandung, Minggu, 22 Desember 2013.
Pembicara lain forum diskusi demokrasi yang dimoderatori Direktur Pemberitaan LKBN Antara, Ahmad Husaini, yakni Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Diskusi diikuti sekitar 100 wartawan dan akademisi asal Bandung dan Jakarta.
Forum diskusi memaparkan, pola perekrutan kepala daerah (gubernur) telah diterapkan sejumlah negara maju. Bahkan negara kampiun demokrasi Amerika Serikat (AS) memiliki sepertiga jumlah presidennya, sebelumnya menjabat gubernur.
Tercatat 16 presiden AS berlatarbelakang kepala daerah, 23 senator, 13 wakil presiden, dan enam dari kelompok lain-lain (pengusaha, militer, pengacara).
Para gubernur yang dipercaya menjadi pemimpin Gedung Putih, antara lain: Theodore Roosevelt, Ronald Wilson Reagen, William Jefferson Clinton, George Walker Bush, Thomas Jefferson, James Monroe, Andrew Jackson, Martin Van Buren.
Zuhro mengatakan, perektutan kepala daerah menjadi orang pertama atau kedua di satu negara sangat beralasan. Bila sang kepala daerah nyata berprestasi, yang bersangkutan dipastikan menguasai aspek pengelolaan birokrasi.
Pada saat yang sama, sebagaian besar manajemen negara berkutat di sekitar masalah pemerintah pusat memberdayakan pemerintah daerah menggerakkan roda pembangunan.
Masalahnya, menurut Zuhro, partai politik (parpol) di Indonesia masih menafikan pola perekrutan kepala daerah untuk mengisi kursi RI 1 atau RI 2. Seluruh parpol masih menempatkan ketua umumnya sebagai pemilik tunggal calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres).
Zuhro berpendapat, gubernur yang layak maju ke pentas nasional tentu yang menunjukkan prestasi selama menjabat. Mereka tidak cacat moral dan hukum.
"Kita sekarang memiliki Gubernur Jawa Barat (Ahmad Heryawan), Gubernur DKI Jokowi, Pakde Karwo (Gubernur Jawa Timur), atau Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo," tandas Zuhro.
Ditambahkan, media massa dan kelompok civil society perlu mendorong salah satu jalur pemimpin nasional ini. Bila perlu mendesak parpol demi diperolehnya sosok pemimpin terbaik untuk kemajuan Indonesia ke depan.
"Seharusnya, tokoh yang sudah pernah nyapres tidak perlu maju lagi. Malu nanti. Kita butuh regenerasi, darah segar yang kuat, tidak loyo tidak deadlock. Merekrut kepala daerah adalah terobosan bagus," ulas Peneliti lagi.
Sementara Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, ketika ditanya peserta diskusi soal kelayakannya maju ke arena Pemilu 2014 menyatakan, ia tak berhak menjawab dirinya mumpuni atau tidak.
"Saya menyerahkan kepada rakyat. Kalau saya mengatakan diri layak, itu bentuk arogan," tukasnya. [KabarPKS]](https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/s403x403/1466196_602116913188119_182477951_n.jpg)