Oleh Iman Santoso
Harakah Islam di Indonesia telah menemukan momentum jihad siyasi yang sangat tepat. Suasana yang kondusif dan kesempatan musyarokah (partisipasi) untuk ikut mengelola negara terbuka lebar. Peluang-peluang untuk meraih posisi politik harus dioptimalkan untuk kemenangan Islam dan umat Islam. Pada sisi lain aktifis dakwah harus mewaspadai dan mengantisipasi jebakan-jebakan politik sehingga tidak jatuh pada ranjau politik yang sengaja dipasang oleh kompetitor politik lainnya. Karena sejatinya jihad siyasi merupakan bagian dari pertarungan hak versus batil dalam dunia politik. Dan tentara batil tidak akan rela begitu saja melepaskan posisi-posisi politiknya kepada aktifis Islam.
Jihad Siyasi sebagai bagian dari jihad fi sabilillah harus mendapat perhatian serius aktifis harakah dan umat Islam secara umum. Mereka harus isti’ab (menguasai) pilar-pilar, ruang lingkup dan sasaran Jihad Siyasi. Menguasai rintangan-rintangan jihad siyasi dan berbagai bentuk jebakan yang akan menghentikan aktifis dakwah dalam jihad siyasi.
Dalam prosesnya orang-orang yang berjihad dalam memerangi kezhaliman dapat menggunakan satu atau keseluruhan dari tiga cara yaitu: Jihad dengan tangan dan kekuatan, jihad dengan lisan dan pena, dan jihad dengan hati. Rasulullah saw. bersabda: ”Siapa saja yang melihat kemungkaran maka dia berkewajiban untuk merubah dengan tangannya, jika tidak mampu maka dengan lisannya, dan jika tidak mampu maka dengan hatinya dan itu menunjukkan tingkat iman yang paling lemah. [dalam riwayat Muslim adakah iman setelah yang ini?]” (HR Bukhori Muslim)
Jika dicermati lebih teliti maka sesungguhnya faktor yang paling besar dalam menimbulkan kemungkaran dan kezhaliman adalah kekuasaan karena pintu ini merupakan gerbang dari segala kebaikan dan kemungkaran. Kekuasan tak ubahnya sebagai sarana untuk menggulirkan kemauan penguasa, apabila sang penguasa berkemaun baik tentu kakuasaan menjadi sarana kebaikan, keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan demikian sebaliknya apabila penguasa berkemauan buruk maka kekuasaan menjadi ajang keburukan, kemungkaran kezhaliman, dan kerusakan.
Pada realitanya gerbang ini sering dipermainkan untuk selera hawa nafsu, hampir setiap hari kita dipertontonkan oleh berbagai bentuk kemungkaran dan kerusakan, dari masalah yang paling sederhana seperti berpakaian, penipuan, sampai masalah yang sangat besar seperti korupsi, perzinahan, kemusyrikan dsb. Sementara institusi yang benar-benar melakukan amar ma`ruf nahi mungkar secara memadai dapat dibilang belum ada yang eksis dan tindakan para individu dalam hal tersebut masih tergolong langka. Dengan demikian secara fikih ummat Islam Indonsia wajib ain mendukung institusi yang komitmen dalam amar ma’ruf nahi mungkar agar eksis dan dapat melakukan perannya sebagai lembaga atau institusi yang mampu merubah dengan kekuatan tangan dan kekuasannya.
Dan hingga saat ini jalan yang masih menjadi konsensus bangsa dan ummat di Indonesia untuk menuju gerbang yang sangat besar dan relatif ini adalah melalui jalan politik karena itu mengerahkan seluruh potensi untuk menegakkan institusi yang mampu menjalankan roda amar ma’ruf nahi mungkar secara konsekwen dalam bidang politik yang demikian itu menjadi kewajiban yang tidak terelakkan bagi umat Islam. Dan itulah yang dimaksud dengan jihad siyasi.
Diantara bentuk jihad siyasi adalah dakwah melalui mimbar parlemen. Parlemen yang merupakan salah satu pilar kekuasaan menjadi sangat penting untuk dakwah disana. Dan agar para da’i berada dalam kondisi isti’ab penuh dalam jihad siyasi, khususnya dakwah di parlemen maka mereka harus mengetahui pilar-pilarnya.
Pilar-pilar dakwah parlemen secara khusus dan jihad siyasi secara umum adalah sbb:
1. Penyadaran tentang Politik Islam
Jika mengacu pada perolehan hasil pemilu partai politik dan partai politik Islam tahun 2004. Maka mayoritas umat Islam masih memilih partai sekuler, hal ini berarti kesadaran umat Islam tentang politik Islam dan cita-cita Islam masih minim dan jauh dari nilai-nilai ideal. Sehingga upaya penyadaran tentang politik Islam menjadi tanggung jawab semua aktifis harakah dan para da’i yang sudah masuk politik praktis, baik di eksekutif maupun legislatif berada pada garda terdepan untuk melakukan sosialisasi atau dakwah tentang politik Islam.
Politik Islam menjadi dasar yang melandasi semua aktifitas jihad siyasi, sehingga para da’i harus benar-benar memiliki wa’yu siyasi Islami (kesadaran politik Islam) yang mendalam. Dengan landasan itu mereka akan dapat melakukan jihad siyasi secara optimal dengan berbagai macam dinamikanya. Penyadaran tentang politik Islam merupakan aktifitas utama dalam jihad siyasi dan tempatnya adalah pada medan tarbiyah dan dakwah. Sehingga keterlibatan para da’i pada tarbiyah dan dakwah Islam secara integral dan kematangan terhadap nilai-nilai tarbiyah menjadi tolok ukur aktifitas mereka dalam jihad siyasi.
Langkah berikutnya, para da’i yang telah memiliki wa’yu siyasi Islami tersebut mendakwahkannya kepada umat Islam. Mereka juga harus dapat menyakinkan umat bahwa politik Islam berbeda dengan politik sekuler. Bahwa politik Islam adalah solusi dari segala problematika kehidupan yang dihadapi masyarakat. Dan politik Islam bukan saja bertujuan memberikan keadilan, kesejahteraan dan keamanan bagi masyarakat, tetapi memberikan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.
2. Menjaga Citra Dakwah dan Para Da’i
Peran seorang da’i dalam dakwah dan keterlibatannya dalam politik praktis, sangat terkait dengan citra dirinya sebagai da’i. Dan citra itu berbanding lurus dengan akhlak atau kepribadian da’i. Dan di lapangan politik praktis setiap orang akan terlihat jelas tentang kepribadiannya. Masyarakat akan melihat apakah dia seorang yang bersih atau korup, seorang yang peduli atau egois, seorang yang zuhud atau rakus, seorang yang santun atau emosional, seorang yang istiqomah atau munafik, seorang berjuang untuk umatnya atau berjuang untuk diri dan keluarganya saja, seorang yang berjuang untuk Islam atau untuk dunia.
Sangat ironis jika ada kader dakwah yang tidak peduli dengan citra dan berfikir sangat pragmatis hanya untuk kepentingan harta atau kekuasaan sesaat, kemudian melanggar nilai-nilai Islam dan nilai-nilai universal. Padahal kemenangan dakwah dan sekaligus kemenangan para da’inya karena simpati masyarakat terhadap citra da’i yang bersih, santun, zuhud dan peduli. Dan itulah nilai-nilai Islam yang harus menjadi akhlak setiap muslim, lebih utama lagi akhlak para da’i.
Kematangan akhlak dan kepribadian seseorang disamping karena faktor genetik, juga faktor dakwah dan tarbiyah. Oleh karenanya sekali lagi, bahwa tarbiyah dan dakwah harus menjadi tolok ukur keterlibatan seseorang dalam politik praktis dan wilayah publik. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah saw.dahulu, beliau ketika memilih seseorang untuk jabatan publik seperti gubernur dan lainnya, maka dipilihlah tokoh-tokoh sahabat yang memiliki kematangan tarbiyah dan akhlak, maka dipilihlah sosok seperti Abu Musa Al-Asy’ari, Muadz bin Jabal. Bilal bin Rabah menjadi gubernur di wilayah kekuasaan Islam.
Dan jihad siyasi akan betul-betul sukses manakala para da’i dan praktisi politik Islam sudah berhasil merubah dari tataran ucapan, pemikiran dan nilai Islam menjadi tataran prilaku dan akhlak Islam. Akhlak dan prilaku akan menumbuhkan simpati masyarakat dan terpeliharanya citra dakwah dan para da’inya di mata mereka. Itu semua harus dimulai dari diri para kader dakwah dan praktisi politik Islam. Dan itulah salah satu pilar dalam jihad siyasi.
3. Meraih Opini Umum untuk Islam
Tidak dapat dipungkiri bahwa opini umum didominasi oleh mereka-mereka yang menguasai media masa. Dan media masa dimiliki oleh kaum yang berharta dan kedudukan. Dan sekarang yang mendominasi masyarakat dunia dengan harta dan kekuasaannya adalah masyarakat barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat, Israel dan sekutunya. Sehingga mereka berupaya terus memunculkan opini dan citra yang buruk tentang Islam dan aktifis Islam. Citra aktifis Islam sebagai teroris senantiasa di hembuskan oleh media masa yang mayoritasnya berkiblat ke barat.
Tetapi media masa tidak akan mampu membungkam realitas yang terjadi dalam kehidupan nyata. Dan disinilah tugas para aktifis Islam dan praktisi politik Islam untuk memunculkan realitas-realitas yang sesuai dengan nilai-nilai ideal Islam. Dan realitas itu dipublikasikan oleh media masa yang berpihak pada obyektifitas dan kebenaran. Pada saat yang sama para aktifis Islam juga harus berjuang agar opini yang berkembang sesuai dengan realitas di masyarakat
Lebih dari itu, bagaimana praktisi politik Islam mengarahkan opini umum agar berpihak pada Islam dan umat Islam, tidak memunculkan opini yang bertentangan dengan Islam, merusak pemikiran dan akhlak umat Islam. Suatu bentuk jihad siyasi yang harus menjadi konsens setiap praktisi politik Islam.
4. Pelayanan dan Pembelaan terhadap Umat Islam
Sebagaimana disebutkan dalam riwayat, bahwa pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka. Dan para praktisi politik baik yang di eksekutif maupun legislatif harus menjadi pelayan bagi umat Islam. Karena ditangan mereka kekuasaan dan wewenang, sehingga mereka harus melayani umat, bukan sebaliknya dilayani oleh umat dan merepotkan umat. Dan ini bagian dari paradigma Islam dimana jabatan politik harus digunakan untuk berkhidmah pada umat.
Mayoritas problematika umat yang sekarang berkembang dalam tubuh umat Islam penyelesaiannya melalui wilayah politik dan kekuasaan. Pemecahan problem kemiskinan, kebodohan, penindasan, kelemahan iman dan lainnya membutuhkan dukungan politik yang riil
Dan sudah menjadi tugas para pemimpin untuk membela dan melayani umatnya dari berbagai macam problem yang mereka alami. Dan kesuksesan jihad siyasi manakala ada perubahan dari sisi kesejahteraan dan keadilan yang dirasakan umat. Bukan pada kesejahteraan individu dan kelompok minoritas belaka.
5. Peduli terhadap Kondisi Dunia Islam
Pilar jihad siyasi yang harus menjadi konsens praktisi politik Islam berikutnya, yaitu ikut peduli dengan kondisi dunia Islam. Kondisi Palestina, Irak, Afganistan, Mesir, Pakistan dan umat Islam yang berada di wilayah minoritas muslim yang tertindas seperti di India, Thailand, Eropa, Amerika dan semuanya harus menjadi perhatian dan keprihatinan para praktisi politik Islam. Wawasan mereka harus meluas bukan hanya berfikir pada domestik dalam negeri tetapi semua wilayah muslim dan umat Islam adalah bagian yang harus menjadi perhatiannya.
Efouria terhadap segala fasilitas dunia dan kesenangannya, seperti mobil mewah, rumah mewah dan lainnya harus segera dihentikan dan dirubah dengan menunaikan peran dan mengarahkan setiap kedudukannya untuk memberikan kontribusi terhadap penyelesaian kondisi dunia Islam. Dan semakin besar kedudukan politik yang ada pada aktifis dakwah maka harus semakin besar perannya bagi penyelesaian kondisi dunia Islam.
6. Mewujudkan Alternatif Islami
Sebelum para kader dakwah masuk ke wilayah siyasah dan melakukan musyarokah siyasiyah sudah banyak alternatif Islam yang tumbuh di masyarakat. Dalam bidang ibadah, suasana ibadah semakin semarak seperti ramainya masjid dan mushola dengan majelis ta’lim, semakin banyaknya jamaah haji dan umroh, majelis dzikir dll. Di bidang pendidikan, bermunculan sekolah-sekolah Islam terpadu, dalam bidang ekonomi, bertebaran bank-bank Syariah, asuransi Syariah, pasar modal syariah dn bisnis yang bernuansa Syariah lain, dalam bidang seni, merebaknya nasyid-nasyid Islam, dalam bidang kesehatan, bermunculan pengobatan alternatif Islami dll. Sehingga ketika para kader dakwah masuk ke wilayah siyasah dan melakukan jihad siyasi serta musyarokah siyasiyah, idealnya alternatif-alternatif Islam akan semakin kokoh, karena mendapat payung politik dan hukum.
Dan sejatinya alternatif Islam harus lebih di dorong lagi pada semua tataran hidup di masyarakat dan pemerintahan. Seperti seragam sekolah harus menutup aurat, meminimlisir kemaksiatan, terutama dosa-dosa besar dan sarannya seperti perzinahan, perjudian, NARKOBA dll. Memisahkan tempat antara pria dan wanita di kendaraan-kendaraan umum, menyediakan sarana ibadah di kereta, sekolah murah dan gratis, pengobatan murah dan gratis dan masih banyak lagi. Itulah tugas dan jihad siyasi yang harus dilakukan aktifis dakwah di panggung politik.
7. Pembelaan terhadap Syiar-syiar Islam
Jihad Siyasi harus menyentuh pada perjuangan dan pembelaan terhadap syiar-syiar Islam. Syiar dalam ibadah mislanya komitmen pada penegakkan sholat di awal waktu. Harus ada perjuangan untuk dapat menegakkan sholat di awal waktu dan berjamaah. Pada masalah busana muslim, jangan sampai ada lagi pelarangan-pelarangan dari istansi pemerintah atau suasta yang melarang berbusana muslim. Waktu-waktu libur kerja yang terkait dengan hari raya Islam harus disesuaikan. Segala sesuatu yang terkait dengan syiar Islam harus diperjuangkan, baik dalam aspel aqidah, ibadah, muamalah maupun siyasah. Dan segala sesuatu yang merusak syiar Islam harus dihilangkan.
Perusakan terhadap syiar Islam sekarang sedang merebak, setidaknya ituah yang muncul di tayangan-tayangan televisi. Hal-hal yang terkait dengan perusakan nilai aqidah, seperti tayangan setan, sihir dll harus segera dihentikan. Begitu juga yang terkait dengan pamer aurat dan tayangan kotor harus distop. Dan para praktisi politik Islam dari kalangan aktifis dakwah harus berada pada garda terdepan dalam perjuangan syiar Islam dan penghentian segala sesuatu yang merusak syiar Islam.
8. Reformasi Pemerintahan
Citra pemerintah yang korup masih melekat kuat sampai sekarang, dan berbagai macam stempel keburukan masih nampak jelas dalam pemerintah sekarang. Oleh karenanya jihad siyasi yang paling utama adalah bagaimana mereformasi pemerintahan agar bersih dan efektif berpihak kepada rakyat, bukan berpihak pada minoritas pengusaha atau penguasa. Apalagi berpihak pada bangsa asing.
Jihad siyasi di lembaga eksekutif dan legislatif memiliki peran yang besar untuk merubah arah pembangunan kita. Dari pembangunan yang berorientasi pada materi menuju pembangunan yang berorientasi pada SDM dengan segala perangkatnya.
9. Berjihad dalam Islamisasi Perundang-undangan
Dan satu hal yang harus disadari oleh seluruh aktifis dakwah, bahwa pemerintahan sekarang masih sekuler dan jauh dari aturan dan undang-undang yang Islami. Sehingga perjuangan atau jihad siyasi harus terus diupayakan dalam bidang peraturan dan perundang-undangan yang menjadi landasan dalam setiap perubahan. Keberadaan kader dakwah di legislatif dan eksekutif adalah untuk berdakwah dan merubah bukan untuk menikmati fasilitas. Maka setiap kader dakwah hendaknya meningkatkan perannya. Dan ketika mendapatkan fasilitas, maka fasilitas itu harus digunakan untuk mengoptimalisasikan dalam melaksanakan peran dakwahnya.
Wallahu a’alam.
:: PKS PIYUNGAN
No comments:
Post a Comment