KPK Didesak Segera Periksa Presiden SBY dan Ibas dalam Korupsi Hambalang

Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Sekjen Edhie Baskoro (Ibas). Pemeriksaan mereka ini untuk kasus dugaan korupsi Hambalang yang melilit Anas Urbaningrum.

Desakan itu dilayangkan ormas bentukan mantan Ketua Umum DPP Demokrat, karena KPK telah memeriksa Marzuki Alie dan memanggil Max Sopacua. Pemeriksaan mereka ini, terkait dengan aliran dana ke Kongres Demokrat di Bandung pada pertengahan 2010 lalu. Max merupakan Ketua Tim Sukses kandidat ketum saat itu, Marzuki Alie.

“Max Sopacua (diperiksa) bagus, karena dia Ketua Tim Sukses Marzuki Alie. Tetapi kalau mengenai kongres, semua harus dipanggil, termasuk Ibas dan SBY. Ini untuk mengetahui dana Kongres Demokrat di Bandung pada 2010 lalu,” kata pengurus DPP PPI, Carel Ticualu dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (23/10).

Carel yang juga anggota tim penasihat hukum Anas itu, menilai bahwa KPK harus segera memeriksa kliennya, baik sebagai saksi atau tersangka kasus  Hambalang. Apalagi, jika itu terkait dengan dugaan aliran dana ke kongres. Sebab, tim penyidik telah memeriksa Max, Marzuki, Choel Mallarangeng dan Tri Dianto. “Anas juga harus (diperiksa), kalau landasannya Nazaruddin,” tegasnya.

Terkait dengan penanganan kasus Hambalang, jelas Carel, KPK belum memeriksa Anas sebagai tersangka hingga kini. Hal itu pun dianggapnya menandakan bahwa KPK tidak cukup bukti untuk menyangkakan Anas menerima gratifikasi dari proyek Hambalang.

“Saya melihat unsur penetapan Anas sebagai tersangka itu, sangat lemah. Kami menantang KPK, kalau telah memiliki dua alat bukti segera limpahkan ke pengadilan. Kami siap saja, tetapi KPK yang sepertinya tidak siap, karena buktinya lemah,” katanya.

Seperti diketahui, Muhammad Nazaruddin yang juga mantan Bendahara Umum (Bendum) DPP Partai Demokrat, meyakini adanya aliran dana yang berasal dari proyek Hambalang ke Kongres Demokrat. Aliran dana itu berasal dari proyek yang ditangani sejumlah perusahaan di bawah Permai Grup, yang dikelola Nazaruddin bersama Anas. (suaranews)